Perubahan Ketentuan Manfaat Pensiun Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2026 dan Dampaknya terhadap Kewajiban Imbalan Pascakerja
Pendahuluan
Perubahan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, khususnya dalam memenuhi kewajiban pemberian imbalan pascakerja kepada karyawan.
Seiring dengan diterbitkannya UU No. 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026, terdapat perubahan ketentuan mengenai besaran manfaat yang menjadi hak karyawan pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk manfaat pensiun. Perubahan ini menjadi penting karena dapat memengaruhi besaran kewajiban imbalan pascakerja yang harus disiapkan dan diperhitungkan oleh perusahaan.
Sebelumnya, ketentuan mengenai manfaat pascakerja mengacu pada UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 35 Tahun 2021. Dengan adanya ketentuan baru dalam UU No. 27 Tahun 2026, perusahaan perlu memahami perbedaan dasar perhitungan manfaat serta mengevaluasi dampaknya terhadap kewajiban imbalan kerja.
Perubahan Perhitungan Manfaat Pensiun
Baik UU No. 6 Tahun 2023 maupun UU No. 27 Tahun 2026 mengatur pemberian manfaat kepada karyawan atas berbagai peristiwa yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja, termasuk pensiun, meninggal dunia, dan cacat. Salah satu perubahan yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan besaran manfaat pensiun yang diberikan kepada karyawan.
Berdasarkan ketentuan sebelumnya, yaitu PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 56, karyawan yang memasuki usia pensiun berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan uang pesangon, ditambah uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak.
Sementara itu, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2026 Pasal 247, besaran manfaat pensiun mengalami peningkatan. Perhitungan manfaat pensiun menjadi sebesar 2 kali uang pesangon, ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak.
Dengan demikian, terdapat peningkatan faktor pengali uang pesangon dari sebelumnya 1,75 kali menjadi 2 kali.
Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
|
Komponen Manfaat |
UU No.06/2023 |
UU No. 27/2026 |
|
Uang Pesangon (UP) |
1,75 kali |
2 kali |
|
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) |
1 kali |
1 kali |
|
Uang Penggantian Hak (UPH) |
1 kali |
1 kali |
Peningkatan faktor pengali tersebut menunjukkan adanya tambahan manfaat yang berpotensi diterima oleh karyawan ketika memasuki masa pensiun. Artinya, perusahaan perlu memperhatikan perubahan ini dalam menentukan besaran manfaat yang menjadi dasar perhitungan kewajiban imbalan pascakerja.
Perubahan Ketentuan Manfaat Pascakerja Lainnya
Selain manfaat pensiun, UU No. 27 Tahun 2026 juga membawa perubahan pada beberapa ketentuan manfaat lainnya.
Berdasarkan perbandingan dengan ketentuan sebelumnya, perubahan tersebut meliputi:
1. Meninggal Dunia
Besaran manfaat meninggal dunia tetap mengacu pada formula 2 kali uang pesangon, ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
|
Komponen Manfaat |
UU No.06/2023 |
UU No. 27/2026 |
|
Uang Pesangon (UP) |
2 kali |
2 kali |
|
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) |
1 kali |
1 kali |
|
Uang Penggantian Hak (UPH) |
1 kali |
1 kali |
2. Cacat
Terdapat peningkatan manfaat berupa uang penghargaan masa kerja. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, manfaat cacat dihitung sebesar 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Sementara itu, UU No. 27 Tahun 2026 menetapkan besaran sebesar 2 kali uang pesangon ditambah 2 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
|
Komponen Manfaat |
UU No.06/2023 |
UU No. 27/2026 |
|
Uang Pesangon (UP) |
2 kali |
2 kali |
|
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) |
1 kali |
2 kali |
|
Uang Penggantian Hak (UPH) |
1 kali |
1 kali |
3. Pengunduran Diri (Resign)
UU No. 27 Tahun 2026 juga mengatur manfaat bagi karyawan yang mengundurkan diri, yaitu uang penggantian hak dan uang pisah, dengan ketentuan minimum uang pisah sebesar 1 kali upah. Bagi perusahaan yang telah memiliki ketentuan manfaat pengunduran diri lebih besar dalam peraturan internal perusahaan, ketentuan yang lebih besar tersebut tetap digunakan.
4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Terdapat perubahan jangka waktu maksimal PKWT dari sebelumnya 5 tahun menjadi 4 tahun, dengan ketentuan 2 tahun untuk jangka waktu awal dan 2 kali perpanjangan yang masing-masing maksimal 1 tahun.
Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian regulasi tidak hanya berdampak pada manfaat pensiun, tetapi juga pada berbagai manfaat lain yang menjadi kewajiban perusahaan.
Dampak Perubahan Regulasi terhadap Kewajiban Imbalan Pascakerja
Perubahan besaran manfaat yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2026 berpotensi meningkatkan kewajiban imbalan pascakerja perusahaan. Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan manfaat yang harus diberikan kepada karyawan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.
Dalam konteks akuntansi, kewajiban pemberian manfaat tersebut berkaitan dengan program imbalan pasti (defined benefit plan). Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat tertentu kepada karyawan pada masa mendatang, sehingga kewajiban tersebut perlu diukur dan diakui sesuai dengan ketentuan PSAK 219 tentang Imbalan Kerja.
Adanya perubahan regulasi yang meningkatkan besaran manfaat dapat menimbulkan tambahan kewajiban imbalan kerja. Perusahaan perlu mengevaluasi kembali dampak perubahan tersebut terhadap hasil perhitungan kewajiban imbalan pascakerja.
Secara sederhana, dampak perubahan regulasi terhadap kewajiban dapat diilustrasikan sebagai berikut:
- Kewajiban sebelum perubahan regulasi: A
- Kewajiban setelah perubahan regulasi: B
- Kenaikan kewajiban: B – A
Selisih antara kewajiban sebelum dan setelah perubahan regulasi mencerminkan tambahan kewajiban yang timbul akibat perubahan ketentuan manfaat, dengan mempertimbangkan asumsi dan data yang digunakan dalam perhitungan aktuaria.
Perlu diperhatikan bahwa besarnya kenaikan kewajiban tidak selalu sebanding secara langsung dengan kenaikan faktor pengali manfaat. Perhitungan kewajiban imbalan pascakerja juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia karyawan, masa kerja, usia pensiun, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, serta asumsi aktuaria lainnya.
Pentingnya Evaluasi Perhitungan Aktuaria
Dengan adanya perubahan ketentuan manfaat pascakerja, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap dasar perhitungan kewajiban imbalan kerja yang selama ini digunakan.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperhitungkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru dan kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan estimasi kewajiban perusahaan secara tepat.
Perhitungan aktuaria menjadi salah satu instrumen penting dalam proses tersebut. Melalui perhitungan aktuaria, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi peningkatan kewajiban, mengevaluasi dampaknya terhadap beban imbalan kerja, serta memperoleh gambaran mengenai konsekuensi finansial dari perubahan regulasi.
Pada akhirnya, pemahaman terhadap perubahan UU No. 27 Tahun 2026 tidak hanya diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, tetapi juga untuk mendukung ketepatan perhitungan dan penyajian kewajiban imbalan pascakerja sesuai PSAK 219.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mulai mengevaluasi kembali perhitungan imbalan pascakerja agar perubahan ketentuan tersebut dapat diantisipasi dengan baik, baik dari sisi pemenuhan hak karyawan maupun dari sisi pengelolaan kewajiban keuangan perusahaan.